Tulisan ini mengupas secara mendalam tentang Permendikdasmen No 2 Tahun 2025 yang baru saja diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Peraturan ini menjadi salah satu instrumen penting dalam penguatan penggunaan bahasa Indonesia di berbagai ranah, termasuk ruang publik dan dokumen resmi. Penerbitan regulasi ini menunjukkan perhatian pemerintah dalam memperkuat identitas nasional melalui bahasa sebagai simbol persatuan dan karakter bangsa.
Masalah penggunaan bahasa Indonesia yang tepat dan sesuai kaidah menjadi semakin relevan, khususnya di era globalisasi dengan maraknya penggunaan bahasa asing di ruang publik. Melalui Permendikdasmen No 2 Tahun 2025, pemerintah berupaya memberikan pedoman yang jelas bagi masyarakat, instansi pemerintah, dan dunia pendidikan untuk melaksanakan pengawasan penggunaan bahasa Indonesia secara sistematis.
A. Latar Belakang Penerbitan Permendikdasmen No 2 Tahun 2025
Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 diterbitkan sebagai Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia untuk memperkuat kedaulatan bahasa Indonesia di lingkungan pendidikan, pemerintahan, dan masyarakat. Permendikdasmen ini ditetapkan pada tanggal 24 Februari 2025 dan mulai berlaku sejak 25 Februari 2025.
Tujuan utama diterbitkannya peraturan ini adalah untuk memberikan acuan dalam:
- Pengawasan Sosial Dan Administratif
- Menentukan langkah-langkah sosialisasi, pemantauan, pendampingan, dan evaluasi penggunaan bahasa Indonesia.
- Penguatan Kebijakan Bahasa Nasional
- Mendukung peraturan sebelumnya seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Peraturan Presiden terkait penggunaan bahasa Indonesia.
B. Objek Pengawasan Dalam Permendikdasmen No 2 Tahun 2025
Permendikdasmen No 2 Tahun 2025 menetapkan objek pengawasan sebagai dasar pelaksanaan pengawasan bahasa Indonesia. Dalam aturan tersebut disebutkan dua objek utama:
- Lanskap
- Nama geografi, gedung, nama jalan, fasilitas umum, dan identitas visual lain yang tampil di ruang publik.
- Dokumen Resmi
- Dokumen resmi pemerintahan, pidato, peraturan, publikasi, laporan, dan komunikasi resmi yang menggunakan bahasa Indonesia.
C. Bentuk Pengawasan Dan Tahapan Pelaksanaan
Permendikdasmen No 2 Tahun 2025 menetapkan empat bentuk pengawasan bahasa Indonesia yang harus dijalankan oleh instansi terkait:
- 1. Sosialisasi
- Penyebaran informasi dan pemahaman tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- 2. Pemantauan
- Monitoring terhadap penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik dan dokumen resmi.
- 3. Pendampingan
- Memberikan bimbingan teknis dalam penyusunan dan penyampaian bahasa Indonesia sesuai kaidah.
- 4. Evaluasi
- Penilaian efektivitas pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut perbaikan.
D. Pembagian Kewenangan Pengawasan
Permendikdasmen No 2 Tahun 2025 juga mengatur pembagian kewenangan dalam pengawasan penggunaan bahasa Indonesia:
- a. Pemerintah Pusat Melalui Menteri
- Mengawasi pelaksanaan pengawasan di tingkat nasional termasuk instansi pemerintah pusat dan satuan pendidikan di bawah Kemendikdasmen.
- b. Gubernur Serta Bupati/Walikota
- Mengawasi pelaksanaan pengawasan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangan masing-masing.
E. Manfaat Utama Permendikdasmen No 2 Tahun 2025
Implementasi Permendikdasmen No 2 Tahun 2025 memberikan beragam manfaat, antara lain:
- • Menguatkan identitas nasional melalui bahasa Indonesia.
- • Meningkatkan kualitas penggunaan bahasa Indonesia di institusi pendidikan, pemerintahan, dan masyarakat.
- • Menumbuhkan sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah dan resmi.
Kesimpulan
Sebagai pedoman resmi, Permendikdasmen No 2 Tahun 2025 memainkan peran penting dalam pengawasan penggunaan bahasa Indonesia melalui objek lanskap dan dokumen, bentuk pengawasan, serta pembagian kewenangan yang jelas. Dengan adanya aturan ini, diharapkan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik dan dokumen resmi semakin tertata, berkualitas, serta mencerminkan identitas bangsa yang kuat. Penerapan Permendikdasmen No 2 Tahun 2025 bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga kontribusi nyata dalam menjaga kedaulatan bahasa Indonesia sebagai simbol persatuan dan kebudayaan nasional.
